ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR RAW …

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (M inerba), dimana materi ... peraturan terkait lainya yaitu Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2012 yang disempurnakan dengan Permen ESDM No 11 tahun 2012 dan terakhir adalah Permen ESDM No. 20 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri ... Mineral di Indonesia Tahun 2011 7

(PDF) Permen ESDM 24 tahun 2012 tentang Perubahan Permen ...

menteri energi dan sumber cava mineral republik indonesia peraturan menter! energi dan sumber daya mineral republik indonesia nom or : 24 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 28 tahun 2009 tentang penyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara dengan rahmat tuhan yang maha esa menter!

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

Edit Dewan Agustus 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BERAU, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah daerah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 7 …

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERANG Menimbang : a. bahwa pertambangan merupakan salah satu sumber yang dapat memberikan nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah sehingga pengelolaannya perlu dilakukan …

2011 ~ Pertambangan

Regulasi penyadapan informasi telah dimiliki oleh Pemerintah Indonesia yaitu Undang-Undang (UU) nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Peraturan Menteri nomor 01/P/M.KOMINFO/03/2008 tentang Perekaman Informasi untuk Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara.

RKAB Tahun 2011 ~ DINAS ESDM KAB.MERANGIN - JAMBI

Royalty disektor pertambangan umum disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2006 tentang Penetapan rekening kas umum Negara dan Surat Edaran Nomor 34.E/30/DJB/2009 tanggal 20 November 2009 tentang Tata Cara Penyetoran PNBP.

EDDIE DANDEL: Dasar Hukum Pengawasan Keselamatan dan ...

PR 1930 No. 341 tentang Peraturan Kepolisian Pertambangan; PP No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan. Peraturan Umum Tenaga Listrik (PUIL). Peraturan Menteri Tamben No. 1/P/M/Pertamb/1978 tentang pengawasan Keselamatan Kerja Kapal Keruk.

Perda n0-4-2011-usaha pertambangan mineral dan batu bara

Jan 16, 2016· Perda n0-4-2011-usaha pertambangan mineral dan batu bara 1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NUNUKAN, Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang –Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka segala peraturan …

Uu & k3 pertambangan 2011 - slideshare.net

Mar 07, 2015· Uu & k3 pertambangan 2011 1. UNDANG-UNDANG &KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PERTAMBANGAN Penyaji Materi: Drs. Rijal Abdullah, M.T. (Semester Januari - Juni 2011) 2. Latar Belakang Perlunya UUT & K3 Pertambangan Kenapa saudara perlu mempelajari? Kenapa perlu UUT dan Peraturan K3?

Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2012 – Keuangan Negara

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2012. 182 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012.

PERDA Kab. Serang No. 7 Tahun 2011 ... - peraturan.bpk.go.id

Apr 27, 2011· ABSTRAK: bahwa pertambangan merupakan salah satu sumber yang dapat memberikan nilai tambah secara nyata ada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan; sebagai bentuk tindak lanjut pelaksanaan amanat Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan ...

Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah

Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan

Jasa Pertambangan, Ketentuan baru dan Legalitas Usaha di ...

Sep 19, 2017· 38shares Facebook7 Twitter2 Google+0 LinkedIn29 "Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan". Bagi Anda para pelaku usaha yang ingin memiliki perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Pertambangan di Indonesia saat ini, sebaiknya perlu mengerti hal-hal apa saja yang menjadi poin penting, khususnya aspek …

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain sebagaimana tersebut di atas, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang . .

Persyaratan untuk Memperoleh Izin ... - Hukum Pertambangan

Jun 20, 2011· IUP eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan. Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 23/2010"), IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha ...

Home - Ditjen Minerba

Pelaksanaan konsensus rsni pertambangan 03 Juli 2018. Kajian penyesuaian peraturan menteri ene 03 Juli 2018. Index Artikel "penolakan gugatan class action otori 12 April 2019. Gandeng komisi vii dpr, ditjen minerba l 03 Juli 2018. Pt freeport indonesia sepakati iupk 03 Juli 2018.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ... bahwa Perizinan Berusaha sektor pertambangan yang memerlukan perizinan pada sektor kehutanan seperti Izin ... Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan …

Peraturan Kegiatan Usaha Hilir - Situs Ditjen Migas

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03 Tahun 2011 Pengelolaan Kilang Minyak Bumi dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan, dan Pengelolaan Fasilitas Lube Oil Blending Plant Dalam Rangka Penelitian dan Pengembangan

c.

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 41, Pasal 44 ayat (5), Pasal 68, dan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2011 (PMK 2011)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.07/2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011. (2 Maret 2011) Download pdf Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011.

miner blasting: undang-undang pertambangan

Nov 16, 2011· (3) Ketentuan-ketentuan mengenai Pertambangan Rakyat dan cara serta syarat-syarat untuk memperoleh Kuasa Pertambangan (Izin) Pertambangan Rakyat diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 12. (1) Kuasa Pertambangan untuk pelaksanaan usaha pertambangan bahan-bahan galian yang tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada : a.

Hukum Pertambangan | Pengetahuan tentang Hukum ...

| Pengetahuan tentang Hukum Pertambangan di Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan No. 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan ("Permendag 29/2012") mengatur mengenai ekspor Produk Pertambangan.

PP 22 TAHUN 2010 TENTANG WILAYAH PERTAMBANGAN

Jan 04, 2011· Wilayah surat izin pertambangan daerah dan wilayah kuasa pertambangan yang telah diberikan kepada pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah atau Kuasa Pertambangan yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya ...

Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 - Katigaku.top

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada 3 Mei 2018 lalu. Permen ESDM nomor 26 Tahun 2018 terdiri dari 9 Bab yang mengatur berbagai macam hal terkait dengan pertambangan.